Tak Terima Pernyataan Wiranto Soal Pengungsi Ambon Beban Negara,Tokoh Masyarakat Maluku Minta Maluku Dihapus Dari Indonesia

Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) menciptakan surat pernyataan tidak terima terhadap pernyataan Menko Polhukam Wiranto terkait pengungsi korban gempa Ambon.

Dalam foto surat yang diterima Wartawan, KKBMM meminta Pemerintah menghapus Maluku dari peta Indonesia sebab mereka merasa sudah tidak dianggap.

"Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai pecahan dari NKRI, maka yakni lebih baik apabila Bapak menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, jikalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI semoga Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku," tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum KKBMM Djamaludin Koedoeboen tanggal 1 Oktober 2019 menyerupai dikutip wartawan, Kamis (3/10).

Dalam surat itu, Djamaludin menyampaikan pernyataan Wiranto tidak mencerminkan perangai pejabat negara.

Ia menulis Wiranto melukai perasaan warga Maluku yang sedang terkena musibah.

Padahal gempa di Ambon menjadi momen warga antarsuku dan agama yang pernah terpecah sekarang saling membantu dan menguatkan.

Lebih lanjut, Djamaludin menyebut perkataan Wiranto mencerminkan absennya pemerintah selama ini dalam urusan-urusan warga Maluku.

"Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai pola paling aktual ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bapak Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru," tulis dia.

Djamaludin sendiri menyampaikan bahwa seluruh isi surat tersebut benar. Djamaludin berkata sudah dua kali mampir ke Kantor Menko Polhukam di Jakarta pada Selasa (1/10/2019) dan Rabu (2/10/2019).

Namun ketika datang, mereka tak dapat menemui Wiranto sebab sedang pergi ke Singapura.

"Betul, iya. Kalau sekiranya Pemerintah menganggap Maluku yakni beban dari negara ini, kita minta menyerupai itu," kata Djamaludin lewat sambungan telepon , Kamis (3/10/2019).

Djamaludin berencana kembali menyambangi Wiranto pada Senin (6/10/2019) pekan depan.

Ia ingin meminta penjelasan pribadi dan meminta Wiranto untuk meminta maaf.

"Iya, betul. Pernyataan dicabut kemudian meminta maaf ke masyarakat Maluku," tuturnya.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan warga Maluku dibohongi dengan isu soal gempa susulan dan tsunami.

Akibat hal itu, ia menganggap jumlah pengungsi menjadi sangat banyak dan membebani pemerintah sentra dan daerah.

"Diharapkan masyarakat dapat kembali ke tempat tinggalnya masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi.

Pengungsi terlalu besar sudah menjadi beban pemerintah, baik pemerintah sentra maupun pemerintah daerah," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Wiranto juga sudah sempat meralat pernyataannya.

Ia berkata tak pernah bermaksud melukai hati masyarakat Maluku.


Sumber : Cnnindonesia.com