Seorang jurnalis dari media absurd menyoroti pernyataan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, putri kedua Presiden kedua Soeharto, ihwal demonstrasi yang belakangan terus-menerus terjadi.
Max Walden, produser kantor info Australia ABC News, memberikan komentarnya untuk Titiek Soeharto di Twitter.
Dalam cuitannya pada Jumat (27/9/2019), Max Walden menyertakan info yang menjelaskan bahwa Titiek Soeharto menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaca pada Peristiwa 1998.
Kerusuhan pada 21 tahun silam itu diketahui berujung dengan pengunduran diri Soeharto dari jabatan presiden Indonesia, yang kini, berdasarkan Titiek Soeharto, patut menjadi tumpuan teladan untuk Jokowi.
"Indonesian dictator Suharto's daughter claims Pres Jokowi should remember 1998 protests brought down her father," kicau @maxwalden_
(Putri diktator Indonesia Suharto meminta Presiden Jokowi supaya mengingat, demo pada 1998 telah menggulingkan ayahnya -red)
Max Walden kemudian berpendapat, perbandingan yang dijabarkan Titiek Soeharto, antara demo 1998 dan 2019 serta kepemimpinan Soeharto dan Jokowi, itu tidak masuk akal.
Pasalnya, berdasarkan Max Walden, Soeharto menjadi presiden bukan murni alasannya yaitu pilihan rakyat, berbeda dengan Jokowi, yang dipilih lewat pemilu untuk meneruskan periode selanjutnya.
"Analogy is ridiculous though - Suharto was never popularly elected in free, fair elections. Jokowi convincingly reelected just a few months ago," tambah Maz Walden.
(Analoginya konyol, sih - Suharto tidak pernah dipilih oleh banyak orang dalam pemilu yang bebas dan adil, sedangkan Jokowi sudah terperinci gres saja terpilih kembali beberapa bulan kemudian -red)
Sejak Senin (23/9/2019), mahasiswa di banyak sekali tempat di Indonesia menggelar agresi unjuk rasa, dipicu banyak sekali isu, antara lain RUU bermasalah sampai kebakaran hutan.
Di Jakarta sendiri, tepatnya di depan gedung dewan perwakilan rakyat RI, tujuh poin menjadi tuntutan massa aksi, yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa.
Di antaranya menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Ketenegakerjaan. Lalu mendesak peniadaan UU KPK dan UU SDA.
Massa juga menuntut biar RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Selain itu, pimpinan KPK terpilih juga diminta biar dibatalkan statusnya alasannya yaitu dianggap bermasalah. Pihak Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia juga diminta biar tidak menduduki jabatan sipil.
Massa juga mendesak penghentian kriminalisasi aktivis.
Ada juga tuntutan mengenai karhutla di beberapa wilayah. Pihak pembakar hutan diminta biar segera dipidanakan dan dicabut izinnya.
Terkait kemanusiaan, massa meminta biar pelanggaran HAM dituntaskan, pelanggar dari lingkup pejabat ditindak dan hak-hak korban dipulihkan.
S : suara.com
No comments:
Post a Comment